Tugas, Pokok & Fungsi

 

Tugas dan fungsi pokok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  sebagaimana telah diatur dan dituangkan dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 61 Tahun 2019, tentang Tugas, fungsi tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Tulungagung. Pada dasarnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi:

 

a.              perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase;

 

b.             pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase;

 

c.              pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase;

 

d.             pelaksanaan administrasi dinas;

 

e.             pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Disamping mempunyai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  juga mempunyai  5 fungsi pada masing-masing bagian dan Sub Dinas. Antara lain sebagai berikut:

 

1.     Sekretaris

 

a.         pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;

 

b.        pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;

 

c.         pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase;

 

d.        pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana  Dinas;

 

e.        pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

 

f.          pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;

 

g.         pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPTD;

 

h.        pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

2.     Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 

a.     pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;

 

b.     pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;

 

c.     penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

 

d.     fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;

 

e.     fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;

 

f.      penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;

 

g.     penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

 

h.    penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

 

i.      penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar;

 

j.      pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

 

k.     penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;

 

l.      sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;

 

m.   penyusunan pedoman standarisasi, penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

 

n.    pengoordinasian, sinkronisasi program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

 

o.     pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

 

p.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 3.     Bidang Pertanahan

 

a.         pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;

 

b.        pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;

 

c.         pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

 

d.        penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten;

 

e.        penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;

 

f.          penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;

 

g.         penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatannya;

 

h.        penerbitan ijin membuka tanah, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;

 

i.           pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pertanahan;

 

j.          pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanahan;

 

k.         pelaksanaan pengkajian dan pengawasan di bidang pertanahan;

 

l.           pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bidang Pertanahan; dan

 

m.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

4.     Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air

 

a.         pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang irigasi dan sumber daya air;

 

b.        pengoordinasian Pelaksanaan kebijakan teknis bidang irigasi dan sumber daya air;

 

c.         pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, rehabilitasi, perencanaan dan pengawasan bidang irigasi dan sumber daya air;

 

d.        penyusunan rencana teknis kebutuhan pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;

 

e.        pelaksanaan pengelolaan, pengembangan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;

 

f.          pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk, rawa, drainase yang terhubung langsung dengan sungai dan bangunan pelengkapnya;

 

g.         pelaksanaan pembinaan dan supervisi bidang irigasi  dan sumber daya air;

 

h.        pelaksanaan pembagian air sesuai dengan rencana tata tanam pembagian air untuk kepentingan lain sesuai dengan yang telah ditetapkan;

 

i.           verifikasi ijin pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan kewenangannya;

 

j.          pengoordinasian pelaksanaan monitoring,  evaluasi,  dan pelaporan bidang irigasi dan sumber daya air; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 


▴ Back Top