SELAYANG PANDANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

 

          Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan didalam Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut ditindaklanjuti dan diatur tata kelola pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung. Didalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi didalam 1 sekretariat, 3 bidang, dan 4 unit pelaksana teknis (upt). Yaitu 3 bidang tersebut adalah a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, b) Bidang Pertanahan, dan c) Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air. Sedangkan 4 UPT adalah a) UPT Pengelolaan SDA Bandung dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung, Besuki, Tanggunggunung dan Pucanglaban, b) UPT Pengelolaan SDA Gondang dengan wilayah kerja Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Pakel, Campurdarat dan Boyolangu, c) UPT Pengelolaan SDA Kauman dengan wilayah kerja Kecamatan kuman, Tulungagung, Kalidawir, Sumbergempol, Ngunut dan Rejotangan, dan d) UPT Pengelolaan SDA Karangrejo dengan wilayah kerja Kecamatan Karangrejo, Sendang, Kedungwaru dan Ngantru.

Potensi yang terkelola pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terbagi dalam 3 bagian yaitu 1) Potensi Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman,  2) Potensi Pengelolaan Aset Daerah dan 3) Potensi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air.

1)    Potensi Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, a) masih terdapat kurang lebih 10.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 19 kecamatan, b) terdapat kurang lebih 55.000 KK yang belum memiliki rumah (backlog kabupaten), c) terdapat 239,49 Ha kawasan kategori kumuh (SK Bupati No. 188.46/765/013/2019), dan d) terdapat 51 perumahan dari 126 perumahan yang pengelolaan prasarana umum telah diserahkan ke kabupaten.

2)    Potensi Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 1.558 bidang tanah, terbagi di 30 OPD, 38 UPT, 19 kecamatan dan 14 kelurahan.

3)    Potensi Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air, a) potensi irigasi terbagi dalam 3 kewenangan pengelolaan yaitu kewenangan pusat seluas 10.580 ha (Daerah Irigasi Lodagung), kewenangan propinsi seluas 4.268 ha (Daerah Irigasi Paingan, Gelang, Tawing dan Sumber Gayam) dan kewenangan kebupaten seluas 10.022 ha terbagi di 168 Daerah Irigasi dengan panjang total saluran irigasi 560.092 meter. b) potensi sumber daya air selain irigasi adalah terdapat 1 bendungan (Bendungan Wonorejo); 21 embung, 278 sumber air alami dan 196 Bendung/Dam. c) selain hal tersebut juga terdapat 21 saluran pembuang dengan panjang 18.812 meter serta terdapat 23 sungai dengan panjang total 419.850 meter yang pengelolaanya masuk kewenangan pusat/BBWS Brantas (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas).

Pengelolaan potensi tersebut terus dioptimalkan dalam mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kabupaten Tulungagung, yaitu dengan Visi : “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Beraklhak Mulia”; dengan melaksanakan misi diantaranya : 1) meningkatkan kualitas kesehatan masyakat yang berkelanjutan; 2) meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing; 4)mewujudkan good and clean government guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan e-Government; 5) meningkatkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan kearifan local; 6) meningkatkan pembangunan kepariwisataan dans eni budaya yang berkelanjutan.

Implementasi pengelolaan potensi perumahan dan kawasan permukiman diantaranya adalah ;

1.    Teratasinya hampir 5.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai saat ini dan akan terus dilaksanakan hingga terselesaikannya seluruh RTLH bekerjasama dengan Baznas, Lembaga Perbankan dan perusahaan lainnya yang ada, juga dengan melaksanakan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

2.    Terbangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) tahap pertama  dengan kapasitas 70 ruang hunian dan tahap dua dengan 42 ruang hunian sebagai upaya fasilitasi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah (MBR) untuk hidup di Rumah Layak Huni serta dalam rangka upaya pengurangan backlog

3.    Teratasinya luasan kawasan kumuh 150,05 Hektar di tahun 2019 melalui Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

4.    Terlayaninya Akses Air Minum yang aman dan Sanitasi layak secara berkelanjutan, menurunnya BAB sembarangan, dan meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat melalui pelaksanaan program PAMSIMAS (Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarakat).

5.    Terbangunnya kawasan ekonomi perdesaan baru melalui Pelaksanaan Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

6.    Terselesaikannya penanganan aset perumahan dari pengembang dalam rangka kolaborasi dan motivasi para pengembang perumahan untuk ikut serta dalam upaya pengurangan backlog di kabupaten Tulungagung.

Implementasi tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan visi dan misi Kabupaten Tulungagung juga dalam mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Sedangkan dalam pengelolaan potensi irigasi dan sumber daya air, telah dilakukan diantaranya : pemberdayaan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), Pelaksanaan Operasi dan Pemelihaaraan Jaringan Irigasi dengan AKNOP (angka kebutuhan nyata operasi dan pemelihaaraan) yang disesuaikan dengan luasan layanan jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, peningkatan dan normalisasi saluran pembuang, pemeliharaan sumber air, serta koordinasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi dan BBWS Brantas secara rutin dan berkala. Hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan air pertanian, serta pelestarian lingkungan hidup dan menjaga budaya bangsa.

Dukungan, pertisipasi dan kerjasama semua pihak terkait (stakeholders) yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat dan swasta, sangatlah diharapkan untuk bersama-sama bertangung jawab terhadap amanat UUD 945, khususnya pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 3. Semoga dengan kebersamaan, gotong royong, kerja bakti, kerja keras dan melestarikan budaya bangsa akan tercapai Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto.

 


▴ Back Top