Daftar BeritaLihat Berita

POKJA PKP KABUPATEN TULUNGAGUNG GELAR WORKSHOP KOTAKU TAHUN 2021 HASILKAN FORUM PKP KABUPTEN TULUNGAGUNG

By Rusunawa@tulungagung.go.id at Dec 15, 2021

Tulungagung, 15 Desember 2021 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung yaitu wilayah perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, Anang Pratistianto, ST., M.Si menginginkan pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat dilaksanakan tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya Kabupaten Tulungagung dan rencana Pembangunan Kota Mandiri yang rencananya di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru.

Kelompok Kerja (Pokja) Permukiman dan Kawasan Permukiman  (PKP) menggelar hajatan Workshop Kotaku Tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di tanggal 14 dan 15 Desember ini terlaksana dengan mekanisme daring dan luring ini, melbatkan beberapa pihak, diantaranya OPD, Perangkat Desa, Forum Komunikasi antar (FKA) BKM  kabupaten Tulungagung, FKA BKM lima Kecamatan (Ngunut, Boyolangu, Kedungwaru, Tulungagung, Kauman), Perguruan Tinggi, perbankan, kelompok  peduli, lembaga profesi bidang permukiman dan kawasan permukiman.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PKP Kabupaten Tulungagung, Bapak Anang Pratistianto ST. M.Si. Dalam sambutannya dia menyampaikan, bahwa membangun Tulungagung butuh dukungan berbagai pihak, khususnya unsur-unsur di luar Pemerintah, baik akademisi, perusahaan dibidang PKP, asosiasi profesi PKP, LSM, tak terkecuali kelompok-kelompok peduli, khususnya dibidang PKP. “Kita harus wujudkan Tulungagung sebagai kota yang ayem, tentrem, mukti lan tinoto (aman, damai, berdikari, dan mandiri)

Sementara itu, Sri Widjayatna dalam paparannya tentang Target dan capaian Program Penanganan Kumuh dalam  program KOTAKU, menyampaikan bahwa sesuai SK Bupati Kabupaten Tulungagung No 188.45/765/013/2019, bahwa lokasi permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati adalah seluas 239,45 Ha. yang meliputi 25 Kelurahan/Desa. Saat ini sudah tertangani sekitar 32%, dan dilaksanakan melalui kolaborasi, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Desa, LSM/NGO/Organisasi dan Swadaya. Namun pak Sri masih menyayangkan dukungan swasta/Perbankan dan Perguruan Tinggi, masih belum memberikan kontribusi terhadap kolaborasi penataan permukiman di Tulungagung. Dia jelaskan bahwa, hal tersebut bukan karena tidak ada, melainkan karena komunikasi informasi yang belum berimbang, dan hal tersebut memerlukan forum yang efektif guna meningkatkan peran swasta/Perbankan dan Perguruan Tinggi dalam penataan Tulungagung.

Dari unsur Bappeda, dalam hal ini menyampaikan tentang Target Penyediaan Akses Infrastruktur Permukiman sesuai RPJMN 2020-2024 dan VISIUM PUPR 2020 – 2024, bahwasannya Rancangan Teknokratik Renstra PUPR mencakup 90% Akses Air Minum Layak, 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh dan 80% Akses Terhadap Sanitasi & Persampahan. Oleh karena itu dari 25 Desa/Kelurahan  yang masuk dalam SK kumuh Bupati tahun 2019, perlu adanya kesepahaman berbagai pihak dalam penanganannya.

Memasuki hari kedua, penyampaian materi workshop membahas Musrenbang, Pokja PKP dan Forum PKP. Dalam kesempatan ini Bapak Anang Pratistianto ST. M.Si (Kadin PKP dan )  Harianto Triyoso (Kabid Perumahan) menjelaskan bahwa di Tulungagung sudah ada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Kedudukan Pokja PKP ini sesuai dengan SK Bupati Tulungagung 188.45/178/031/2021. Pokja ini beranggotakan 74 orang dari unsur Pemda. Sesuai amanah Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasa 14 ayat 4, maka Pemerintah Daerah kabupaten memfasilitasi pembentukan Forum PKP kabupaten melalui Pokja PKP kabupaten. Atas dukungan para peserta dari berbagai unsur, maka tepat pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, terbentuklah Forum PKP Tulungagung

 


▴ Back Top