Pengertian Umum

 

Sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penanganan rumah korban bencana termasuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

 

Jenis Pelayanan Penanganan Rumah Korban Bencana terdiri atas, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

 

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

• Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
• Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
• Tidak memiliki asset bangunan lain.

 

Penerapan Penanganan Rumah Korban Bencana

 

Untuk melaksanakan penerapan penanganan rumah korban bencana baik penyediaan maupun rehabilitasi, terdiri dari tahapan sebagai berikut:

• Pengumpulan Data
• Perhitungan Kebutuhan dan Rencana Penyusunan Pemenuhan
• Pelaksanaan Pemenuhan

 

Calon penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dapat melaporkan/ mengusulkan rumah terdampak bencana kepada pemerintah desa agar diteruskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung.

 

Dari hasil laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung akan menindaklanjutinya ke rumah korban terdampak bencana untuk dilakukan pengumpulan data, terdiri dari pendataan tingkat kerusakan rumah dan verifikasi calon penerima layanan penanganan rumah korban bencana.

 

Dalam pendataan tingkat kerusakan rumah, terbagi menjadi tiga kriteria meliputi Rusak Ringan (RR), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Berat (RB).

 

Dalam verifikasi calon penerima layanan penanganan rumah korban bencana, sudah dijelaskan pengertian umum di atas

 

Dari hasil pengumpulan data, akan dilakukan perhitungan kebutuhan dan penyusunan rencana pemenuhan dalam penentuan data tersebut termasuk dalam Rehabilitasi atau Penyediaan rumah layak huni berdasarkan dari tingkat kerusakan rumah.

 

Setelah rencana pemenuhan sudah selesai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung mengusulkan bantuan penyediaan atau rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kepada Bupati Tulungagung yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK), sebagai dasar pelaksanaan bantuan penyediaan atau rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.