Launching Aplikasi SIRAMAH (Sistem Informasi Rekomendasi Ajuan Perumahan)

Sarana dan Prasarana Layanan

Keterdiaan Sarana dan Prasaran Layanan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung.Daftar Sarana dan Prasarana LayananKursi TamuRuang Front OfficeRuang LaktasiMenyusuiRuang KoordinasiKursi LayananKomputerPrinterKotak SaranAduanKamar Mandi DisabilitasSecurityGambar 1. Ruang Tunggu dan Ruang Front OfficeGambar 2. Ruang Front Office Ruang Laktasi Ruang Koordinasi Kursi LayananGambar 3. Komputer Printer Kotak SaranGambar 4. Kamar Mandi DisabilitasGambar 5. Security Kantor Dinas

Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024

Pohon KinerjaPohon Kinerja Cascadingadalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.Pohon Kinerja adalah alat bantu bagi organisasi dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi perangkat daerah dalam menghasilkanoutcomeyang diinginkan. Melalui pohon kinerjaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagungdiharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan RKTRencana Kerja Tahunan RKT merupakan dokuman yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Jam Kerja Pelayanan Publik

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung

Perjanjian KinerjaPenyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja PK adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yanglebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yangdisertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antarapenerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan ataskegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatantahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yangdihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.Tujuan Penyusunan Perjanjian KinerjaSebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas akuntabilitas transparansi dan kinerja AparaturMenciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparaturSebagai dasar penilaian keberhasilankegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksiSebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangankemajuan kinerja penerima amanahSebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Maklumat Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan dan standar pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya perlindungan atau pengayoman kepastian biaya dan waktu penyelesaian mengajukan keluhan pengaduan dan melakukan pengawasan.

Cascading Kinerja

Cascading KinerjaCascading penjabaran kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unitpegawai yang lebih tinggi ke level unitpegawai yang lebih rendah.Cascading harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat causality serta memiliki keterkaitan sinergitas aligment.

Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis RenstraRencana Strategis Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasilembaga dalam hal iniDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung dalam menentukan strategi atau arahanserta digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikansumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.Rencana Strategis Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 lima tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan bersifat indikatif. Di dalam Renstradigambarkan tujuan sasaran kebijakan program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalammenentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang danatau fungsi pemerintahanuntuk jangka waktu 5 lima tahun. Dalam pelaksanaannya Renstra tersebut akan dijabarkan kembalike dalam dokumen Rencana Kerja Renja yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholdersyang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah LAKIP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPDdan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban LKPj.Dokumen lengkap Rencana Strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagungdapat discan pada barcode pada tautan di bawah ini

Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung

Rencana AksiRencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategi danfokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Tujuan disusunnya Rencana Aksi Kegiatanadalah untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan penelitian dan pengembangandi bidang sub Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategi danfokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga maupun suatu instansi dalammelaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Persyaratan Pengajuan Kartu Pegawai

Persyaratan Pengajuan Kartu PegawaiDan Untuk Revisi Kartu Pegawai yang Asli Dilampirkan masing - masing dilegalisir oleh Kepala SKPD rangkap 1 satuDan Untuk Revisi Kartu Pegawai yang Asli Dilampirkan masing - masing dilegalisir oleh Kepala SKPD rangkap 1 satu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP merupakan dokumen akuntabilitas yang memuat informasi mengenai capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negaradaerah. Melalui LKjIP ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung juga melakukan evaluasi terhadap keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian LKjIP berfungsi tidak hanya sebagai laporan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja RenjaRencana Kerja Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Renstra perangkat daerah. Renja memuat arah kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD.Melalui Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan prioritas pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur penyediaan rumah layak huni penataan kawasan hingga upaya mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat aman dan berkelanjutan.

Kinerja PISEW Terbaik I dari 114 Kecamatan 13 Kabupaten di Jawa Timur